Rakor PPKM Darurat, Sekda : Pemkot Kembali Refocusing Anggaran

JABAR RELASI PUBLIK.COM KOTA BOGOR
SEKDA Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Kabag Prokompim Setdakot Bogor, Rudiyana dan perwakilan Kejari Kota Bogor, mengikuti Rakor rencana penerapan PPKM Darurat Jawa dan Bali yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara daring, di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Kamis (1/7/2021).

Dalam rakor tersebut, selain mendengarkan arahan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga dipaparkan secara detail terkait implementasi PPKM Darurat Jawa Barat yang akan dilaksanakan mulai 3 hingga 20 Juli 2021, oleh Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.

Sekda Jawa Barat menjelaskan, dari 27 daerah di Provinsi Jawa Barat, dibagi menjadi 2 asesmen, yaitu asesmen 3 yang terdiri dari  14 meliputi  :
•   Kabupaten Sumedang,
•   Kabupaten Sukabumi,
•   Kabupaten Subang,
•   Kabupaten Pangandaran,
•   Kabupaten Majalengka,
•   Kabupaten Kuningan,
•   Kabupaten Indramayu,
•   Kabupaten Garut,
•   Kabupaten Cirebon,
•   Kabupaten Cianjur,
•   Kabupaten Ciamis,
•   Kabupaten Bogor,
•   Kabupaten Bandung Barat,
•   Kabupaten Tasikmalaya dan
•   Kabupaten Bandung.

Sementara assesment 4 terdiri dari 12 daerah, yaitu meliputi  :
•   Purwakarta,
•   Kota Tasikmalaya,
•   Kota Sukabumi,
•   Kota Depok,
•   Kota Cirebon,
•   Kota Cimahi,
•   Kota Bekasi,
•   Kota Banjar,
•   Kota Bandung,
•   Karawang, dan
•   Kota Bogor.

“Level asesmen ini dikeluarkan berdasarkan atas dua indikator besar yakni indikator laju penularan dan indikator kapasitas respon. Untuk pengelolaannya, baik level 3 atau 4 sama. Kurang lebih ada 14 sektor yang diatur, “kata Setiawan secara daring.

Setiawan menerangkan, dalam implementasi PPKM Darurat untuk perkantoran 100 persen Work From Home (WFH), Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semuanya dilakukan secara daring.

Untuk sektor esensial yang terdiri dari keuangan, perbankan, sistem pembayaran, perhotelan non karantina dan komunikasi, dibuka maksimum 50 persen.

Sedangkan sektor critical yang terdiri dari :
•  Energi,
•  Kesehatan,
•  Keamanan,
•  Logistik,
•  Petrochemical,
•  Semen,
•  Objek vital nasional,
•  Penanganan bencana,
•  Proyek strategis nasional,
•  Konstruksi,
•  Listrik dan
•  Air, dibuka maksimum 100 persen.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan yang menjual kebutuhan sehari-hari kapasitas maksimum 50 persen dan beroperasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Hanya apotek dan toko obat yang diizinkan beroperasi 24 jam, restoran tidak diizinkan makan ditempat (dine in) tapi yang memungkinkan adalah take A away atau delivery, operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Demikian halnya dengan tempat ibadah, tempat fasilitas umum, kegiatan seni dan budaya yang akan ditutup sementara. Transportasi umum, maksimum 70 persen. Resepsi, maksimal 30 orang dan tidak ada makan di tempat (harus dibawa pulang).

Pengaturan tambahan tidak ketinggalan di sampaikan Setiawan. Konstruksi boleh 100 persen tapi dengan protokol kesehatan.

“Adapun target yang ingin dicapai adalah penurunan penambah kasus konfirmasi harian sebesar 10 hari per hari, “terang Setiawan.

Usai rakor Syarifah Sofiah menyebutkan, Kota Bogor akan melaksanakan PPKM Darurat sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Terkait arahan yang disampaikan tentunya membutuhkan pendanaan. Kendati Pemkot akan melakukan refocusing anggaran kembali dari pekerjaan atau kegiatan yang sekiranya tidak terlalu urgent, untuk kemudian dialihkan ke biaya darurat.

“Jadi memperbesar BTT (Belanja Tak Terduga) dengan refocusing anggaran. Untuk tabung oksigen, Kota Bogor termasuk yang kurang, Pemprov Jabar sudah bekerja sama dengan PT Sarana Jabar untuk penyediaan oksigen. Jadi nanti tinggal dikoordinasikan Satgas daerah dengan Pemprov Jabar agar suplai oksigen lancar, “kata Syarifah.

(Red)
Editor        :  WMyuda