RAKOR Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi

JABAR RELASI PUBLIK.COM KABUPATEN BOGOR — CIBINONG PEMKAB Bogor yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor, Nuradi, Wakil Ketua DPRD, M.Romli dan Kapolres Bogor AKBP Harun ikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat secara virtual dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Ruang Rapat I Setda Kabupaten Bogor, Jumat (3/9/2021).

Ridwan Kamil meminta agar seluruh Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat meningkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat.

Ridwan Kamil mengatakan, Walikota, Bupati, Kapolres dan Dandim harus meningkatkan koordinasi dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat, serta memperkuat kerelawanan Covid-19.

“Kendati nanti akan ada surat dari kami yang berkaitan dengan koordinasi, karena masa pandemi Covid-19 ini sangat luar biasa untuk meminimalisir miss komunikasi, ”tegas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menegaskan, agar seluruh Kepala Daerah se-Jawa Barat terus meningkatkan kedisiplinan dan kewaspadaan pandemi Covid-19 sudah melandai.

Diantaranya dengan mendorong vaksinasi Covid-19, ia meminta agar para Dandim, Kapolres, dan Korem untuk mempercepat vaksinasi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap lalu diperhatikan, lakukan dengan humanis.

“Perkuat kerelawanan Karang Taruna Kota/Kabupaten se-Jawa Barat. Ia berterima kasih atas kerja yang luar biasa Jawa Barat. Patut kita syukuri situasi seperti ini karena kita sudah mengalami situasi luar biasa di bulan-bulan lalu.”

Kini melihat negara lain yang nyaman, buka masker sesuai keinginan mereka kewalahan dengan peristiwa yang tinggi. Kita jangan terburu-buru, segala hal, semoga budaya  disiplin Protokol Kesehatan ini jadi budaya di masyarakat kita, ”tutur Dia

Meski secara virtual, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri menambahkan, meminta bantuan kerjasama antara TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub terus dilakukan berkaitan dengan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan di tempat mobilitas orang, salah satunya kawasan Puncak.

“Kini kebijakan ganjil genap ini perlu dilakukan, karena penyekatan tersebut sudah kurang pas. Kalau ganjil genap tidak efektif, baru buka tutup uji, kalau tidak efektif juga baru penyekatan Jumat-Sabtu-Minggu kita lakukan uji coba, ”tutup Dia

(Red)
Editor     :  WMyuda